Peneliti Sebut Kebijakan TKDN Membuat Produk Buatan Indonesia Kalah Saing
Kabar mengejutkan dari dunia teknologi, di mana salah seorang peneliti menyebut bahwa kebijakan TKDN di Indonesia membuat produk buatan anak bangsa kalah saing dari para kompetitor. Memangnya, apa hubungannya sampai kebijakan ini membuat Indonesia kalah saing?
Peneliti Sebut Kebijakan TKDN Membuat Produk Buatan Indonesia Kalah Saing
Melansir Selular, Teuku Riefky selaku Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari LPEM FEB Universitas Indonesia baru-baru ini menyebut sesuatu yang tak terduga. Di mana ia sebut kebijakan Tingkatan Komponen Dalam Negeri (TKDN) kurang efektif meningkatkan potensi investasi di tanah air.
Berpedoman dari cara bermain pemerintah Indonesia selama ini, ia ungkap bahwa selama ini Indonesia selalu saja mengacu pada penerapan kebijakan TKDN dan menyebut bahwa cara ini sudah mulai ditinggalkan oleh negara lain sehingga cara ini menjadi kurang efektif.
Berkaca dari perjuangan Apple yang mengajukan proposal investasi sebesar 15T di Indonesia, sang peneliti meminta agar pemerintah Indonesia mempelajari bagaimana negara tetangga mampu meningkatkan kualitas komponen tanpa harus terikat kebijakan TKDN.
Pasalnya, upaya peningkatan kualitas komponen tersebut selalu mengacu kepada investasi dalam negeri, seolah pemerintah tidak memiliki rencana lain selain meminta para investor untuk meningkatkan investasinya ke Indonesia agar diperbolehkan beroperasi, termasuk meluncurkan produk terbarunya.
Kebijakan TKDN yang Distortif
Melanjutkan penjelasan peneliti tersebut, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini sifatnya terlalu distortif di mana terjadinya quote-unquote yang dipaksakan agar barang impor tersebut wajib ditambahkan nilai komponen domestiknya, sehingga mengabaikan mekanisme pasar yang seharusnya.
Teuku Riefky bahkan membandingkan iPhone yang dijual di negara tetangga, mulai dari Vietnam, Singapore, Malaysia, sampai Taiwan yang justru meningkatkan tingkat komponennya tanpa memaksakan kebijakan TKDN demi menjaga kualitas komponen.
“Nah, Indonesia mau seperti itu tetapi by force, bukan by market mechanism. Jadi, memang di sini kesannya adalah kita mau produk kita dipakai, tapi sebetulnya kalau ada paksaan tersebut malah tidak ada yang mau memakai, salah satunya iPhone,” terangnya.
Peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini bersifat untuk menutupi kekurangan daya saing yang dimiliki oleh produk domestik, sehingga tidak diketahui apakah produk lokal memiliki daya saing atau tidak.
